Maritim.news, Jakarta - Lagi, Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menyatakan dukungannya kepada salah satu calon Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dapil Sulawesi Selatan (Sulsel) Tamsil Linrung. Alasannya, Tamsil adalah sosok politisi yang juga getol menyuarakan hak-hak masyarakat kepulauan dan pesisir.

Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Aspeksindo Andi Fajar Asti. Bahkan ia mengaku telah menyaksikan sendiri dedikasi tamsil sejak ia menjabat di DPR RI selama tiga periode.

"Tamsil linrung adalah sosok yang getol menyuarakan kepentingan kepulauan dan pesisir seluruh indonesia khususnya masyarakat pesisir dan kepulauan di sulawesi selatan," kata Fajar ke Maritim.news, (13/2/2024), malam ini.

Buktinya, Revisi Undang-Undang (RUU) tentang daerah kepulauan dan pesisir telah mencapai klimaksnya. Hanya saja, kata Fajar, RUU itu kandas di meja legislatif. sehingga, Tamsil diharapkan duduk kembali sebagai senator untuk mendorong percepatan pengesahan RUU itu.

"Selama duduk di Dewan Perwakilan Daerah Republik indonesia, RUU Daerah Kepulauan hampir ketok palu. RUU Ini mentok di eksekutif. Sehingga perlu kehadiran beliau kembali agar memperjuangkan RUU ini disahkan oleh DPR RI atas usulan DPD RI dan Pemerintah. Hanya itu kuncinya untuk mendorong kesejahteraan masyarakat kepulauan dan pesisir," tutur Fajar.

Selain itu, berdasarkan komunikasi diantara keduanya, Fajar mengakui Tamsil bakal memperjuangkan kembali desentralisasi otonomi daerah. Hanya dengan itu, kata dia, daerah kepulauan dan pesisir memiliki kewenangan dalam menentukan kemajuan daerah masing-masing. 

"Beliau akan memperjuangkan kewenangan pengelolaan kepulauan dan pesisir di kembalikan ke Bupati/Walikota. Tidak boleh ada penyempitan kewenangan di daerah. Karena kebijakan tersebut sangat bertentangan dengan spirit otonomi daerah," ungkapnya.

Untuk mencapai semua yang Tamsil cita-citakan, fajar mengajak masyarakat Sulsel untuk memberikan dukungan kepadanya.

"Oleh karena itu, tamsil linrung yang lahir dan besar di daerah kepulauan sulawesi selatan, wajib dititipkan amanah untuk pengesahan RUU Daerah kepulauan," tandasnya.