Jakarta - Kepala Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyebut, kemiskinan ekstrem masyarakat pesisir dan pulau kecil terjadi karena kebijakan hilirisasi pemerintah. Athiqah Nur Alami mengatakan, mereka menjadi korban karena kehilangan ruang hidupnya akibat pertambangan dan ekplorasi minyak dan gas.

“Itu bukan hanya karena perubahan iklim, tapi juga aktivitas industri ekstraktif,” ujar Athiqah, di Jakarta, Senin (15/7/2024).

Selain itu, industri ekstraktif lainnya seperti penangkapan ikan besar-besaran menghilangkan mata pencarian masyarakat pesisir dan pulau kecil. Tak hanya itu, pulau-pulau kecil juga mulai tenggelam sehingga berdampak pada sosial ekonomi, bahkan budaya.

Athiqah menyinggung, proyek hilirisasi nikel di Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara yang mengganggu keseimbangan ekosistem. Termasuk pertambangan biji besi dan tambang emas di Sulawesi Utara.

“Khusus pertambangan nikel, tidak hanya pencemaran air, tapi juga pencemaran udara, hancurnya hutan, serta peng­gusuran kebutuhan petani dan nelayan akibat ekspansi tambang nikel,” jelas Athiqah.

Dampak lainnya adalah besarnya potensi privatisasi wilayah pesi­sir. Dia menyebut lebih dari 200 pulau sudah diprivatisasi dan diperjualbelikan di Indonesia sepanjang 2023.

“Kami mendorong seluruh pemangku kepentingan terkait, merefleksi berbagai peraturan yang ada. Pengelolaan pulau-pulau kecil di Indonesia, mes­tinya melindungi konservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya alam, serta sistem ekologi secara berkelanjutan,” ujarnya.