Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulawesi Selatan (Sulsel) mengecam tindakan pengusiran paksa Kantor Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) oleh Pemkot Jakarta Selatan dan Kemenkes RI. WALHI Sulsel menyebut tindakan tersebut tidak manusiawi dan bertentangan dengan visi PKBI dalam memperjuangkan keadilan sosial dan kesehatan masyarakat.

"Pengusiran paksa dan pengambilalihan Kantor PKBI yang dilakukan dengan melibatkan 100 personel satpol PP, kepolisian dan TNI sangat tidak manusiawi," ucap Kepala Departemen Eksternal WALHI Sulsel, Rahmat Kottir.

Kottir menegaskan perjuangan PKBI telah berlangsung selama puluhan tahun. Sehingga, Kottir menilai aksi Pemkot Jaksel dan Kemenkes RI mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

"Kami bersolidaritas dan mendukung PKBI untuk mempertahankan hak atas kantor yang selama ini menjadi pusat pendidikan bagi masyarakat," tegas Kottir.

Karena itu, WALHI Sulsel mendesak Kemenkes RI agar membatalkan pengambilalihan paksa dan meminta Presiden Joko Widodo turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Kottir menilai Presiden Joko Widodo memiliki peran untuk mengembalikan hak atas tanah dan bangunan kepada PKBI.

"Pengambilan paksa ini harus diselesaikan oleh Presiden Jokowi dan hak atas tanah dan bangunan diberikan kepada PKBI," tandas dia. (Rls)