maritimdotid@gmail.com
ASPEKSINDO

Hasil Audit Sosial: Masyarakat Pulau Lae-lae Kukuh Tolak Proyek Reklamasi

$rows[judul] Foto: Suasana peluncuran hasil audit sosial

Makassar - KontraS Sulawesi bersama Perludem meluncurkan laporan hasil Audit Sosial kebijakan Pemprov Sulsel terkait proyek reklamasi di Pulau Lae-lae, Makassar. Peluncuran ini berlangsung di Sekretariat KontraS Sulawesi, BTN, Minggu (31/3/2024).

"Semisal penetapan lahan pengganti reklamasi yang (dari) CPI dipindahkan ke Pulau Lae-lae, apakah itu dengan sepengetahuan warga melalui sosialisasi ataupun apa? Pasca-kami cek, ternyata tidak berdasarkan sepengetahuannya warga. Itu yang kita mau cek," ucap Al-Iqbal ke maritim.news dilokasi.

Audit Sosial ini, jelas Iqbal, menyelidiki tahapan perencanaan dan implementasi kebijakan proyek reklamasi di Pulau Lae-lae.

Audit ini juga menyelidiki keterlibatan hingga seberapa besar kebutuhan warga terhadap reklamasi ini.

Adapun penyelidikan melalui dua tahap, yakni pra-audit dan pengumpulan dokumen-dokumen pendukung. Pra-audit adalah proses pemetaan aktor-aktor berkepentingan dalam proyek reklamasi.

"Ternyata pemain kuncinya ini yang memiliki kekuatan tinggi dan kepentingan tinggi itu ada dua (yakni) Pemprov (Sulsel) dan masyarakat (Pulau Lae-lae)," tambah Iqbal.

Yang dimaksud Iqbal yakni Pemprov berkepentingan mengadakan reklamasi yang kedepannya akan dijadikan aset milik pemerintah. Sedangkan masyarakat Pulau Lae-lae berkepentingan untuk mempertahankan ruang hidup.

Anra Bau selaku warga Pulau Lae-lae mendukung hingga membenarkan Audit Sosial yang dilakukan oleh KontraS dan Perludem.

"Sangat-sangat benar karena apa yang terjadi di lapangan, di Pulau Lae-lae itu (sudah sesuai) seperti yang dipaparkan oleh Pak Iqbal," tutur Daeng Bau, nama sapaannya, ke maritim.news, usai Diskusi Publik.

Daeng Bau bersama warga lainnya menegaskan penolakannya terhadap reklamasi.

Tegasnya penolakan ini karena reklamasi, kata Daeng Bau, berpotensi mengganggu kesejahteraan para warga khususnya nelayan.

"Sebab kehidupan kami sebagai nelayan terancam apabila ada yang namanya reklamasi. Apalagi iming-imingnya rencananya pemerintah itu yang ingin mereka reklamasi itu wilayah tangkap kami sebagai nelayan, di mana (itu adalah) tempat kami mencari (penghasilan untuk) hidup," keluhnya.

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)