Makassar - Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Makassar turut berkomentar soal halte kumuh dan terbengkalai. Ia menuding pemerintah tak mengelola maksimal keberadaan transportasi publik hingga prasarananya juga tak jadi perhatian.

“Saya liat jarang ada yang menggunakan halte karena memang kendaraan-kendaraan publik tidak dimanajemen dengan baik untuk mengambil penumpang di halte,” kata Imran saat dikonfirmasi Maritim.news, Senin (8/4/2024), kemarin.

Menurut Imran, buruknya tata kelola transportasi publik bisa jadi jawaban bahwa halte tak dibutuhkan di Kota Makassar. Halte-halte tersebut ia anggap bisa jadi kebutuhan masyarakat jika keadaannya dirawat dan keamanannya dijamin oleh pemerintah.

“Kalau memang tidak terlalu tertata rapi kendaraan publik seperti trans maminasata (transportasi publik di Makassar) dan bus yang biasa dipakai untuk kendaraan publik, yah, tidak perlu (ada halte),” lanjutnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Majelis Penyelamat Organisasi (MPO) Cab. Makassar Muh Asmin menyebut pemerintah telah melakukan pelanggaran secara terang-terangan. Mestinya, kata dia, halte-halte kumuh dan rusak itu dilakukan perbaikan secara berkala.

“Inikan sudah ada anggarannya tiap tahun untuk melakukan pemeliharaan, namun kita lihat di lapangan tidak ada perubahan apapun. Sebaiknya pemerintah melakukan revitalisasi untuk halte yang terbengkalai,” kata Asmin (8/4).

Ia menilai bahwa halte-halte ini adalah hal yang penting bagi masyarakat. Terlebih lagi, halte-halte tersebut, menurutnya, adalah tolok ukur bagi kinerja pemerintah dalam melayani masyarakat.

“Untuk sebagian orang, keberadaan halte itu dibutuhkan bagi para pekerja yang jauh rumahnya dari tempat kerjanya, juga untuk mengirit biaya akomodasi. Tapi, yang paling penting adalah tolok ukur Kota Makassar sebagai kota dunia,” pungkasnya.