Makassar - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan (Sulsel), meminta organisasi masyarakat (Ormas) keagamaan tidak turut andil dalam bisnis pertambangan. Hal tersebut dinilai sebagai upaya menghindari konflik sosial, serta semakin rusaknya lingkungan.

Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin mengklaim hal itu dinilai sebagai upaya adu domba antara Ormas keagamaan dan organisasi lingkungan. Ia menegaskan, jika ormas keagamaan hadir ditengah masyarakat bukan untuk berkonflik dan menambah kerusakan lingkungan.

“Saya berharap sekali supaya Ormas Islam, Kristen, Budha, Hindu dan agama-agama lainnya menolak tawaran pemerintah untuk mengajukan IUP dan berbisnis tambang,” kata Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, Senin (3/6/2024).

Selain itu, Amin mengungkapkan jika Ormas keagamaan dalam usaha atau berbisnis sudah sesuai dengan dengan visi misinya. Menurutnya tujuan usaha ormas sebagai pengayom bagi masyarakat.

“Amal usaha Ormas sudah sangat sesuai dengan kondisi bangsa Indonesia saat ini. Dimana ormas keagamaan menjalankan usaha atau bisnis yang sesuai dengan dengan visi misi ormas sebagai pengayom masyarakat, pendidikan, kesehatan, dan usaha di jasa lainnya,” bebernya.

Selanjutnya, apabila Ormas keagamaan ikut berbisnis tambang serta terlibat langsung, dikhawatirkan akan jauh dari spirit dan visi misinya sebagai pengayom masyarakat. Bila itu dijalankan, maka kerusakan lingkungan akan semakin besar.

“Sehingga, kalau ormas keagamaan ikut berbisnis tambang, maka hal tersebut sudah jauh dari spirit dan visi misi Ormas keagamaan,” lanjut Amin.

Kendati demikian, pihaknya memohon kepada Ketua PP Muhammadiyah, Ketua PBNU (Nahdatul Ulama) dan ketua-ketua Ormas lainnya untuk ikut menyuarakan pernyataan menolak dengan tegas rencana tersebut. Penolakan semata-mata mencegah konflik antara masyarakat dengan Ormas terjadi.

“Demi keselamatan rakyat, dan generasi yang akan datang, serta untuk kelestarian lingkungan, saya mohon sebagai masyarakat sekaligus aktivis lingkungan hidup meminta organisasi NU, Muhammadiyah dan ormas-ormas keagamaan lainnya ikut menolak pemberian konsesi tambang dan tidak berbisnis di sektor ekstraktif,” harapnya.