Jakarta - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, menilai bakal ada indikasi perubahan peta politik pemilihan kepala daerah (Pilkada) usai mundurnya Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Menurut dia, partai besar seperti Golkar memiliki pengaruh signifikan, terutama Pilkada.

"Ada indikasi seperti itu (perubahan peta politik Pilkada). Tetapi kalau di tingkat kabupaten kota itu relatif konfigurasinya menunjukkan representasi dari peta politik yang ada di daerah, tetapi kalau terkait dengan Pilgub, memang ada berbagai skenario-skenario karena ada kepentingan kekuasaan itu," ucap Hasto, kepada wartawan di Jakarta, Ahad (11/8/2024).

Hasto juga menyoroti daerah-daerah yang padat penduduk dalam Pilkada serentak yang akan digelar tahun ini. Menurutnya, Pilkada kali ini menjadi landasan kekuasaan penting untuk 2029, karena tidak akan ada lagi Pilkada dalam lima tahun ke depan.

"Ya, terutama daerah-daerah yang padat penduduk, karena ada yang berpikiran bahwa ini pilkada serentak dan tidak terjadi lagi 5 tahun ke depan, sehingga ini menjadi fundamental kekuasaan bagi kepentingan 2029. Sementara bagi PDI Perjuangan fundamen kekuasaan itu adalah ke bawah, memperkuat rakyat, mengatasi kemiskinan ekstrem, membangun kedaulatan pangan untuk kesejahteraan petani," jelas dia.

"Itu fundamental politik, bukan dengan melakukan suatu pengaturan-pengaturan kekuasaan, apalagi dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan untuk menyiapkan 2029, itu elitis dan itu meninggalkan seluruh logika demokrasi dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat,"  tambah Hasto.

Hasto turut menanggapi beredarnya foto yang menunjukkan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming sebagai calon Ketua Umum Partai Golkar. Ia mengharapkan partai-partai politik mampu menjaga kedaulatannya.

"Itu juga menunjukkan suatu motif-motif politik. Sehingga kemudian ada yang menggunakan itu bagi kepentingan kekuasaan tadi. Maka PDI Perjuangan, kami mendoakan agar setiap partai politik betul-betul dapat menjaga kedaulatannya yang berada di tangan anggota. Kedaulatan itu bukan berada di pucuk kekuasaan," tandas dia.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto dikabarkan mundur dari jabatannya, Sabtu (10/8) malam. Sejumlah nama calon pengganti mengiringi kabar tersebut, termasuk Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia.