Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi merespons dugaan kebocoran setidaknya enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), termasuk miliknya, keluarga, dan para pejabat negara. Jokowi memerintahkan jajarannya segera melakukan mitigasi atas insiden tersebut.

"Iya, saya sudah memerintahkan Kemkominfo maupun Kementerian Keuangan untuk memitigasi secepatnya, termasuk BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) untuk memitigasi secepatnya," ucap Jokowi di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9/2024).

Meski kebocoran lagi, Jokowi menilai hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara lain. Menurutnya, insiden ini bisa terjadi akibat kelalaian dalam penggunaan kata sandi atau penyimpanan data yang tidak dikelola dengan baik.

"Ini semuanya, semua data itu mungkin karena keteledoran password bisa terjadi, atau karena penyimpanan data yang juga terlalu banyak di tempat yang berbeda-beda bisa menjadi ruang untuk diretas oleh hacker masuk," ungkap dia.

Diberitakan sebelumnya, Bjorka, peretas yang pernah menghebohkan Indonesia, kembali beraksi. Bjorka diduga membocorkan jutaan data dari Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Setidaknya enam juta data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diduga bocor dan dijual ke Breach Forums oleh Bjorka. Data yang bocor termasuk milik Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta kedua putranya, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep.

Pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto, mengungkapkan dugaan kebocoran data melalui unggahan di X pada Rabu (18/9) kemarin. Informasi itu menarik perhatian publik hingga memicu kekhawatiran terkait keamanan data.

"Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll," ucap Teguh dalam unggahannya.

"NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani & menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yang diberikan oleh pelaku," lanjut dia.