Jakarta – Abdul Mu'ti resmi menjabat sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) di Kabinet Merah Putih. Ia bakal mengawali pekerjaannya dengan meninjau ulang Kurikulum Merdeka, zonasi dan mengkaji kemungkinan penerapan kembali ujian nasional.

Mu’ti sendiri tak menampik bahwa setiap kebijakan baru selalu memicu pro dan kontra. Karena itu, pihaknya akan melakukan evaluasi mendalam untuk menarik kesimpulan dan keputusan yang tepat.

“Tapi tentu saja semuanya akan kita lihat secara keseluruhan, tidak secara tergesa-gesa, karena itu saya dalam beberapa saat ini nanti akan minta masukan dari berbagai pihak, baik dari kalangan pemerintah daerah, dari masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan, maupun dari kalangan wartawan, teman-teman masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya,” ucap Mu'ti kepada wartawan di Kantor Kemendikbudristek, Jakarta, Senin (21/10/2024).

Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah itu menyatakan keinginannya menjadi menteri yang lebih banyak mendengar. Menurutnya, pendekatan ini penting sebagai landasan dalam merumuskan kebijakan yang tepat.

“Saya kan selama ini banyak ceramah, jadi nanti saya banyak mendengar,” ungkap dia.

Termasuk, kata dia, soal Kurikulum Merdeka akan dikaji ulang lantara kebijakan itu adalah hal baru di dunia pendidikan. Menurut penuturan Mu’ti, tak semua satuan pendidikan mampu menjalankannya secara optimal.

“Jadi kita lihat lah, kita tidak akan buru-buru mengambil kebijakan, apalagi memang ada polemik yang sekarang ini juga memang masih terus terjadi di masyarakat,” ujar Mu'ti.

Sementara itu, isu zonasi dan Kurikulum Merdeka masih dalam tahap diskusi. Mu'ti menegaskan bahwa pihaknya akan meninjau semua aspek tersebut secara teliti dan mengutamakan kehati-hatian dalam setiap keputusan yang diambil.

“Sama juga, jadi soal ujian nasional, soal zonasi, kurikulum merdeka, apalagi yang sekarang masih menjadi perdebatan. Nanti kita lihat semuanya secara sangat seksama dan kami akan sangat berhati-hati,” imbuh dia.

Lebih lanjut, Mu'ti menekankan pentingnya kebijakan Kemendikdasmen yang selaras dengan aspirasi masyarakat. Selain itu, kebijakan tersebut diharapkan dapat mendukung aktualisasi dan realisasi program yang diusung oleh Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

“Jadi kami ingin agar kebijakan Kementerian Pendidikan Dasar Menengah adalah kebijakan yang memang sesuai dengan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, tapi yang penting lagi juga bisa menjadi bagian dari aktualisasi dan realisasi dari program Bapak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden,” tandas dia.